Bahkan, kata anggota Komisi X DPR RI Nurhasan Zaidi, rencana strategis (renstra) Kemendikbud belum menyentuh upaya perbaikan mutu guru. "Jika pun dibahas, itu hanya karena perlunya pelatihan guru demi terlaksananya Kurikulum 2013. Jadi di sini, posisi guru hanya instrumental," kata Nurhasan seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Penulis, Rabu (28/1/2015).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, guru adalah muara semua masalah pendidikan di Tanah Air. Guru yang tidak siap, misalnya, menyebabkan gagalnya penerapan Kurikulum 2013. Karena itulah, sebelum guru benar-benar siap, Mahkamah Agung melarang penerapan Kurikulum 2013. Menurut Nurhasan, pembuatan dan penetapan satu program strategis semacam Kurikulum 2013 akan mustahil jika pemerintah tidak mengetahui pasti kondisi mutu guru yang akan melaksanakan kurikulum tersebut.
Selain itu, pemerintah juga belum memiliki agenda pemetaan guru secara nasional. Pemetaan kemampuan siswa dilakukan melalui UN, namun hingga kini belum ada instrumen yang mampu memetakan kemampuan dan mutu para guru secara nasional.
"Jika ada UN untuk siswa, mengapa tidak pula diadakan semacam UN untuk mengetahui dan memetakan kondisi mutu guru kita? Pemetaan mutu guru secara nasional mutlak perlu segera dilakukan, dengan cara yang tak kalah meyakinkan ketimbang Ujian Nasional," tuturnya. (MTX)
Posting Komentar